Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah agar segera menurunkan dana bantuan  perbaikan bagi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat akibat banjir yang terjadi di Jawa Barat.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi X Heri Akhmadi (F-PDIP) disela-sela kunjungan ke SDN Dayeuh Kolot 7 dan 10 di Kabupaten Bandung, Selasa (9/3).

SD Negeri tersebut merupakan salah satu SD yang selalu mengalami musibah banjir jika saat musim hujan tiba, bahkan ketinggiannya bisa mencapai hampir mendekati atap sekolah.

Heri mengatakan, Komisi X DPR akan menagih komitmen pemerintah untuk segera memberikan bantuan bagi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat terutama di Kabupaten Bandung ini.

Dia menambahkan, untuk masalah banjir, sebenarnya DPR pusat melihat permasalahan secara keseluruhan, sedangkan solusi untuk mengatasinya berasal dari Pemkab atau Pemprov dan dinas terkait.

Dalam hal ini, DPR pusat menyediakan skema umum, dalam kondisi darurat bisa menerapkan layanan khusus dan beberapa unit-unitnya sudah dipersiapkan oleh Depdiknas. 

Menurut Heri,  Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung sudah mencarikan solusi yang baik, salah satunya dengan mendirikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan itu yang dapat dimanfaatkan terlebih dulu sebelum ada solusi lainnya.

Memang, ada beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan di daerah tersebut seperti alternatif jebol desa. Namun jika jebol desa pindahnya sekitar Pulau Jawa atau minta dikota Bandung, tentunya akan menjadi problem tersendiri. Lain halnya jika jebol desanya itu diarahkan ke Sumatera atau Kalimantan.

Dari keterangan yang diberikan para guru dan murid, mereka keberatan untuk dipindahkan ke luar Pulau Jawa, mereka akan tetap tinggal di situ walaupun selalu dihadapkan pada permasalahan banjir yang terjadi setiap tahunnya.

Tentunya, kata Heri, kita harus mencarikan alternatif terbaik dengan kondisi lingkungan yang memang buruk ini. Alternatif yang diambil tentunya harus dipelajari dengan baik, jangan sampai menambah persoalan lagi bagi penduduk yang sudah terkena bencana.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kabupaten Bandung Sobara mengatakan, di wilayahnya ada 264 sekolah dan 1.400 kelas mengalami kerusakan akibat bencana.

Upaya yang dilakukan pemkab dalam mengatasi proses belajar mengajar dengan mendirikan tenda-tenda darurat, mendirikan bilik bambu dan beberapa guru yang mengajar mengatasinya dengan cara datang ke lingkungan.

Sobara mengatakan, untuk mengatasi sekolah-sekolah yang rusak berat, ada beberapa pihak swasta yang telah bersedia membangun kembali beberapa sekolah secara permanen.

Menurutnya, Pemkab selalu mengupayakan agar tidak ada satu anak pun yang tidak dapat bersekolah dengan kondisi bencana yang sedang menimpa. Untuk itu, pihaknya mohon agar Pemerintah Pusat segera menurunkan dana yang dijanjikan untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Juhana mengatakan, dari dimensi pendidikan pihaknya secara parsial fokus bertanggung jawab terhadap kelangsungan proses belajar anak.

Di Kabupaten Bandung sudah dipersiapkan layanan khusus seperti Sanggar Kegiatan Belajar yang diperuntukkan bagi murid yang terkena musibah. Ketika terjadi banjir dan orang tua harus mengungsi siswa dapat tetap belajar di tempat itu.

Di sana juga disiapkan selain tempat-tempat belajar, juga tempat mengungsi yang dilengkapi dengan dapur umum. Namun layanan khusus ini sifatnya hanya temporer ketika terjadi musibah banjir, dan jika tidak banjir lagi mereka akan kembali lagi ke rumah masing-masing.

Jadi konsepnya, sekolah ini ada di lingkungan masyarakat dimana masyarakat berada disitu sekolah berada. “Saya cenderung berpikir parsial supaya tidak rumit dimana masyarakat berada, masyarakat mengungsi disitu akan dibangun sekolah singgah, layanan khusus, masyarakat betah disini akan kita ciptakan sekolah,” kata Juhana.

Dalam hal ini penduduk juga harus menyesuaikan, kalau memang betah dengan suasana banjir, penduduk menyesuaikan dan sekolah juga menyesuaikan.

Juhana menambahkan, untuk rencana merelokasi penduduk, sepertinya hal itu sulit dilakukan mengingat penduduk setempat keberatan dipindahkan ke tempat lain. Jadi, katanya, sementara ini konsep sekolah layanan khusus merupakan solusi terbaik yang dapat dijalankan untuk mengatasi proses belajar mengajar anak agar tidak terganggu. (tt)